Banyumas, purwokerto.info – Forum Masyarakat Peduli Program Makanan Bergizi Gratis (FMP2M) kembali melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) di Kabupaten Banyumas. Program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu dinilai rawan penyimpangan karena sarat kepentingan bisnis dan lemahnya pengawasan.
Perwakilan FMP2M, H. Eko Purwanto, S.E., M.M., menegaskan bahwa forum tersebut dibentuk dari kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum transparan.
“Pada prinsipnya kami mendukung program Presiden Prabowo. Tapi pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Forum ini lahir dari kepedulian masyarakat,” ujarnya, Sabtu (4/10/2025), usai bertemu Bupati Banyumas membahas persoalan MBG.
Eko mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah pejabat, baik dari DPR RI maupun DPRD, dalam pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, hal ini menimbulkan konflik kepentingan, karena pejabat yang seharusnya berperan sebagai pengawas justru ikut menjadi pelaksana.
“Kami sangat prihatin. Ini ibarat jeruk makan jeruk, pengawas justru ikut bermain,” tegasnya.
FMP2M mendesak agar pengawasan dan transparansi dalam program MBG ditingkatkan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil.
Koordinator FMP2M, Sumbadi, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Bupati Banyumas untuk menyampaikan keprihatinan publik.
“Korban dari pelaksanaan yang tidak tepat bisa saja nyawa. Tapi pelaksana lebih fokus pada keuntungan. Karena itu kami merasa terpanggil untuk ikut mengawasi,” ujarnya.
Sumbadi juga menegaskan bahwa jika terbukti ada keterlibatan wakil rakyat dalam pelaksanaan MBG, FMP2M siap mengambil langkah hukum.
“Pejabat negara dilarang terlibat dalam program yang menggunakan anggaran negara. Jika terbukti, kami tidak segan mempertanyakan langsung kepada KPK,” tandasnya.
Sementara itu, Isnaeni, anggota FMP2M lainnya, menyoroti lemahnya standar dapur MBG yang berpotensi membahayakan kesehatan. Ia menilai beberapa dapur produksi tidak memenuhi syarat sanitasi.
“Bagaimana mungkin satu dapur bisa masak 3.000 porsi? Proses masak yang terlalu lama membuat makanan rawan bakteri,” jelasnya.
Isnaeni juga mengungkap dugaan adanya permainan anggaran dalam pengelolaan dana Rp10.000 per porsi.
“Hitungan kami, keuntungan pengelola dapur bisa ratusan juta per bulan, tapi kualitas makanan anak-anak justru dikorbankan,” ujarnya.
FMP2M menegaskan dukungan penuh terhadap program nasional peningkatan gizi, namun menolak segala bentuk penyimpangan dan monopoli bisnis yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Bupati Banyumas Tegaskan Program Nasional, Daerah Fokus Awasi
Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyumas Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, M.M., menjelaskan bahwa Program MBG merupakan kebijakan nasional yang digagas Presiden, bukan program daerah.
“Program ini adalah kebijakan Presiden. Pemerintah daerah hanya mendukung pelaksanaan, bukan sebagai pelaksana utama,” ujarnya.
Sadewo menyebut telah mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk tim pengawasan yang melibatkan Puskesmas dan kecamatan. Namun, ia mengakui masih terdapat kekosongan regulasi daerah dalam mekanisme pengawasan.
“Pernah ada kebingungan saat Puskesmas hendak melakukan inspeksi, karena tidak ada dasar hukum daerah untuk menegur,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan publik, termasuk kritik keras sekalipun, selama disampaikan dengan cara yang baik.
Sadewo juga meminta agar laporan masyarakat disampaikan secara resmi kepada Kepala Subbag Kesejahteraan Rakyat, Nungky Harry Rachmat, untuk ditindaklanjuti.
“Pengawasan tetap perlu, agar program nasional ini tidak melenceng dari tujuan utamanya, meningkatkan gizi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. ***