Arief Dwi Kusumawardhana Kembali Nahkodai Golkar Banyumas, Bidik Rebut Kursi Hilang di Dapil 6

Purwokerto, purwokerto.info – Arief Dwi Kusumawardhana kembali terpilih sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Banyumas periode 2025-2030. Penetapan dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Banyumas yang digelar di Hotel Aston Purwokerto, Minggu (5/10/2025).

Arief yang akrab disapa Pangki, saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Banyumas untuk periode keduanya. Usai acara, Pangki menegaskan tekadnya untuk mengembalikan kursi di daerah pemilihan (dapil) 6 yang hilang pada Pemilu sebelumnya.

“Target paling riil adalah mengembalikan kursi dapil 6. Itu menjadi fokus utama kami menuju Pemilu 2029,” ujar Pangki.

Dalam Musda XI tersebut, selain memilih Ketua DPD II, juga ditetapkan Ketua Dewan Pertimbangan yang dipercayakan kepada Supangkat, serta Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan baru.

Arief menyebut, penyusunan komposisi kepengurusan menjadi pekerjaan rumah strategis setelah Musda. Ia ingin struktur organisasi Golkar Banyumas mencerminkan semangat regenerasi sekaligus menghormati para senior.

“Komposisi ideal adalah 70 persen anak muda dan 30 persen senior. Golkar harus menjadi partai modern dan terbuka yang mengajak semua pihak, tokoh, dan elemen masyarakat untuk berjuang bersama membesarkan partai,” ungkapnya.

Diketahui, pada Pemilu 2024, Partai Golkar Banyumas hanya meraih lima kursi di DPRD, turun dari enam kursi pada Pemilu 2019. Akibatnya, partai berlambang pohon beringin ini kehilangan posisi pimpinan dewan, yang kini diisi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Musda XI Partai Golkar Banyumas turut dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, ST, M.En, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, serta perwakilan delapan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Banyumas.

Dengan terpilihnya kembali Arief Dwi Kusumawardhana, Golkar Banyumas berharap dapat memperkuat konsolidasi internal dan mengembalikan kejayaan partai pada kontestasi politik mendatang. ***