PURWOKERTO — Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Agus Prianggodo, menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2027.
Menurut Agus, Musrenbang harus menjadi momentum menyatukan berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang direncanakan mampu menjawab persoalan riil di lapangan sekaligus mendorong kemajuan yang signifikan bagi daerah.
“Musrenbang harus tetap mengusung semangat gotong royong. Dengan semangat itu kita mampu menjawab berbagai permasalahan dan menunjukkan kemajuan yang nyata sehingga masyarakat Kabupaten Banyumas benar-benar dapat menikmati hasil pembangunan,” ujarnya.
Ia mengaku optimistis Banyumas mampu merencanakan pembangunan yang lebih baik ke depan apabila seluruh pemangku kepentingan bersinergi, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat.
Dalam proses perencanaan pembangunan tersebut, lanjut Agus, DPRD memiliki peran konstitusional melalui mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir). Pokir tersebut lahir dari proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan para anggota dewan secara berkala di daerah pemilihan masing-masing.
“Kami para wakil rakyat turun langsung ke masyarakat, mendengarkan, mencatat, dan menyerap aspirasi secara konsisten. Pokok-pokok pikiran DPRD inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan penting dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Agus menilai, salah satu persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan besar di Banyumas adalah tingginya angka kemiskinan. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan bergotong royong untuk mencari solusi yang lebih efektif.
“Kita patut bangga Banyumas memiliki banyak prestasi. Namun di sisi lain, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama dan perlu dievaluasi secara serius dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Selain kemiskinan, ia juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang kerap disampaikan masyarakat, seperti kondisi infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang membutuhkan penanganan lebih baik. Persoalan tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Di samping itu, DPRD juga memberi perhatian terhadap berbagai isu sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, seperti tingginya angka pengangguran, anak putus sekolah, hingga kasus kematian ibu dan anak.
“Persoalan-persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dan perencanaan yang lebih rinci agar dapat ditangani secara sistematis,” ujarnya.
Agus menambahkan, secara lebih detail pokok-pokok pikiran DPRD akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD.
Sementara itu, anggota DPRD Banyumas, Didi Rudian, menyoroti pentingnya penempatan sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi pemerintahan. Ia menekankan bahwa penempatan aparatur harus mengacu pada prinsip “the right man on the right place”.
Menurut Didi, penempatan SDM yang tepat akan meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Penempatan SDM harus benar-benar mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan. Dengan prinsip right man on the right place, organisasi pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan profesional,” ujarnya.
Ia berharap hasil Musrenbang dapat melahirkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat Banyumas secara nyata.