BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan penyusunan arah pembangunan daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, program pemerintah daerah, serta kebijakan pembangunan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan Musrenbang merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, pemerintah berupaya memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini menjadi forum untuk menyelaraskan berbagai aspirasi dan program pembangunan serta menentukan prioritas pembangunan daerah agar berjalan secara terarah dan berkelanjutan,” kata Sadewo dalam sambutannya.
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan perguruan tinggi, pimpinan BUMN dan BUMD, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Banyumas.
Implementasi RPJMD 2025–2029
Sadewo menjelaskan, RKPD 2027 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas 2025–2029. Dokumen tersebut disusun dengan visi pembangunan daerah yakni “Mewujudkan Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera.”
Visi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan enam misi pembangunan daerah, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan.
3. Memperkuat ketahanan pangan daerah.
4. Mengembangkan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
5. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, dan melayani.
Menurut Sadewo, pembangunan Banyumas tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan manusia, peningkatan kualitas infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Tema dan Prioritas Pembangunan 2027
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan tema pembangunan daerah yaitu pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan Banyumas pada tahun 2027 akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan ekonomi.
Sejalan dengan tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan, yaitu:
Pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat.
Peningkatan daya saing sumber daya manusia.
Pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam kolaborasi penanganan berbagai isu pembangunan.
Peningkatan daya saing infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Program Unggulan Kepala Daerah
Selain prioritas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga terus mendorong implementasi program unggulan bupati dan wakil bupati yang bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program ini diarahkan pada penguatan sektor-sektor strategis pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur.
Sadewo menegaskan program tersebut diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan daerah agar percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kolaborasi Pendanaan Pembangunan
Dalam sambutannya, Sadewo juga menyoroti keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, serta lembaga nonpemerintah.
Ia menyebutkan pada tahun 2025 Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun pendanaan non-APBD lebih dari Rp294 miliar.
Pendanaan tersebut bersumber dari:
APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR), Dunia usaha, Lembaga nonpemerintah
Menurut Sadewo, capaian tersebut merupakan hasil pendekatan inovatif dan kolaborasi lintas sektor yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah.
Penguatan Sektor Pendidikan
Di sektor pendidikan, Sadewo menyampaikan keinginannya menjadikan Banyumas sebagai pusat pendidikan di wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan barat.
Saat ini Banyumas telah menjadi salah satu daerah tujuan pendidikan dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi besar. Pemerintah daerah juga tengah mendorong pengembangan berbagai fasilitas pendidikan, termasuk rencana pembangunan sekolah terintegrasi dari tingkat SD hingga SMA.
Selain itu, Banyumas juga sedang dijajaki sebagai lokasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Kejaksaan yang setiap tahun dapat menampung ratusan peserta pendidikan.
Menurut Sadewo, keberadaan pusat pendidikan tersebut akan memberikan efek ekonomi yang besar bagi masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik
Pemerintah Kabupaten Banyumas juga terus melaksanakan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, antara lain:
rehabilitasi sekolah, pembangunan puskesmas rawat inap, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pengelolaan sampah, serta penataan pasar daerah.
Di sektor infrastruktur jalan, pemerintah daerah bahkan memiliki slogan “tiada hari tanpa perbaikan jalan.”
Sementara untuk program RTLH, Banyumas pada tahun lalu menerima bantuan pembangunan 500 unit rumah dari Yayasan Budha Suci Jawa Tengah. Melalui mekanisme penyediaan bahan bangunan yang kompetitif di tingkat kecamatan, program tersebut bahkan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar 7–8 persen.
Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular
Dalam pengelolaan sampah, Banyumas juga mendorong inovasi melalui kerja sama dengan investor swasta dalam penyediaan mesin pengolahan sampah. Mesin tersebut akan mengolah limbah plastik menjadi bahan baku baru, bahkan berpotensi menjadi produk seperti palet plastik.
Produk tersebut rencananya akan dipasarkan ke luar negeri, termasuk melalui rencana kerja sama Sister City antara Banyumas dan Kota Ipoh, Malaysia.
Peluang Investasi Ketahanan Pangan
Pemerintah Kabupaten Banyumas juga tengah mengupayakan investasi di sektor pertanian dan peternakan sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
Salah satu perusahaan nasional disebut berencana melakukan investasi hingga Rp2 triliun di tiga daerah melalui pengembangan sistem pertanian dan peternakan berbasis plasma.
Jika terealisasi, Banyumas berpotensi memperoleh investasi sekitar Rp600 miliar hingga Rp680 miliar per tahun yang akan berdampak pada perputaran ekonomi daerah.
Dukungan Program Nasional
Selain pembangunan daerah, Banyumas juga turut mendukung sejumlah program strategis nasional, di antaranya:
Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah.
Program Koperasi Desa Merah Putih untuk penguatan ekonomi desa.
Program Sekolah Rakyat di Kecamatan Sumbang
Saat ini di Kabupaten Banyumas telah terbentuk 331 koperasi desa dan kelurahan dengan legalitas lengkap.
Pentingnya Kolaborasi Pembangunan
Sadewo menegaskan keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pembangunan daerah tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Banyumas dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sadewo.