PURWOKERTO — Upaya mendamaikan sengketa sewa lahan di kawasan Menara Teratai kembali menemui jalan terjal. Mediasi antara pelaku UMKM penyewa lahan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Senin (2/2/2026), belum menghasilkan kesepakatan.
Sidang mediasi yang dipimpin Hakim Mediator Veronica berlangsung tertutup dan berakhir tanpa titik temu. Kedua belah pihak diberi tenggat dua pekan untuk melanjutkan perundingan pada sesi berikutnya. Selama masa jeda itu, hakim mempersilakan para pihak membuka ruang dialog atau melakukan mediasi mandiri di luar pengadilan.
Kuasa hukum penggugat dari Peradi SAI Purwokerto, Eko Prihatin, SH, mengatakan pihaknya hadir lengkap bersama prinsipal. Sementara dari tergugat, Pemerintah Kabupaten Banyumas diwakili tim Bagian Hukum Setda yang dipimpin Kepala Bagian Hukum, Arif Rohman.
“Dalam mediasi tadi sudah kami sampaikan tuntutan ganti rugi sebesar Rp1,9 miliar. Namun belum ada titik temu, sehingga mediasi akan dilanjutkan dua minggu lagi,” ujar Eko kepada wartawan usai persidangan.
Di sisi lain, Arif Rohman, SH, MH, menegaskan hasil mediasi masih harus dilaporkan kepada pimpinan daerah, khususnya Sekretaris Daerah. Ia menyebut, posisi Pemkab Banyumas saat ini adalah menunggu arahan lebih lanjut sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Saya selaku kuasa hukum akan melaporkan hasil mediasi kepada Pak Sekda. Para pihak diberi waktu dua minggu untuk berupaya menyelesaikan secara damai. Langkah selanjutnya masih menunggu arahan pimpinan,” kata Arif.
Meski belum ada kesepakatan, peluang perdamaian di luar forum pengadilan tetap terbuka. Pertemuan langsung antarprinsipal, termasuk Joko Budi Santoso selaku penggugat dan perwakilan pemerintah daerah, dinilai dapat menjadi jalur alternatif untuk mencari solusi tanpa harus bergantung pada hakim mediator.
Sengketa ini merupakan kelanjutan dari gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Joko Budi Santoso (60), seorang pelaku UMKM sekaligus penyewa lahan, terhadap BLUD UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas. Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2026/PN Pwt dan telah disidangkan perdana pada Senin (26/1/2026).
Persoalan bermula dari penolakan perpanjangan sewa lahan yang selama ini dikelola penggugat di kawasan Menara Teratai, Purwokerto. Dalam dalil gugatannya, Joko Budi menilai perjanjian sewa sejak awal mengandung persoalan hukum. Ia menduga objek sewa berada di atas lahan yang secara regulasi tidak diperuntukkan bagi kegiatan komersial, sehingga perjanjian tersebut dinilai cacat hukum dan merugikan pihak penyewa.
Tahap mediasi kini menjadi penentu awal arah perkara. Jika pada pertemuan berikutnya tetap tidak tercapai kesepakatan, persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian dalam sidang terbuka.