PURWOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih pada Pemilu 2029. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyasar siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai calon pemilih pemula melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih (sosdiklih).
Langkah tersebut dilakukan karena anak-anak yang saat ini berusia sekitar 14–16 tahun diperkirakan akan menjadi bagian dari pemilih pemula pada Pemilu 2029.
Di Kabupaten Banyumas, jumlah mereka diproyeksikan mencapai sekitar 80.000 orang atau sekitar 6 persen dari total daftar pemilih.
Bersama kelompok usia muda lainnya, generasi muda diperkirakan akan mendominasi komposisi pemilih hingga sekitar 60 persen pada pemilu mendatang.
Melihat besarnya potensi tersebut, KPU Banyumas menilai pendidikan demokrasi sejak dini menjadi investasi penting untuk membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
Komitmen itu diwujudkan melalui audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan, Jumat (24/7). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepakatan yang sebelumnya telah ditandatangani antara Ketua KPU Kabupaten Banyumas dan Bupati Banyumas mengenai kerja sama pendidikan pemilih.
Dalam audiensi tersebut hadir Anggota KPU Kabupaten Banyumas, Sidiq Fathoni dan Sufi Sahlan Ramadhan. Keduanya diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri.
Sufi Sahlan Ramadhan menjelaskan bahwa KPU sebenarnya telah beberapa kali memberikan pendidikan kepemiluan kepada pelajar SMP melalui kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) maupun saat pelaksanaan pemilihan ketua OSIS.
Menurutnya, pola pendidikan pemilih dapat dikembangkan dengan berbagai metode agar lebih menarik bagi pelajar.
“Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebelumnya sudah kami lakukan melalui Program P5 maupun kegiatan pemilihan Ketua OSIS. Ke depan, kegiatan bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing ataupun siswa datang langsung ke kantor KPU sehingga mereka dapat mengenal proses demokrasi secara lebih dekat,” ujarnya.
Banyumas memiliki 71 SMP negeri dan 84 SMP swasta yang menjadi sasaran program tersebut. Dengan jumlah sekolah yang cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah, KPU membutuhkan dukungan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar pelaksanaan pendidikan pemilih dapat menjangkau lebih banyak siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan pihaknya siap memfasilitasi koordinasi dengan sekolah-sekolah agar program pendidikan pemilih dapat berjalan secara efektif.
“Kami akan menyampaikan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada sekolah-sekolah. KPU dapat menyampaikan konsep kegiatan secara tertulis, apakah menggunakan pola outing class ke kantor KPU atau menghadirkan narasumber ke sekolah. Prinsipnya kami akan merekomendasikan kegiatan tersebut,” kata Widodo.
Selain penyuluhan secara langsung, KPU juga menawarkan pengembangan Pojok Demokrasi di perpustakaan sekolah. Program tersebut diwujudkan dengan penyediaan modul maupun buku saku kepemiluan sebagai bahan literasi bagi para siswa.
Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan KPU menjadi tantangan tersendiri apabila kegiatan tatap muka harus dilakukan di seluruh sekolah secara bersamaan.
Menanggapi kendala tersebut, Widodo mengusulkan agar pelaksanaan pendidikan pemilih dilakukan secara berbasis subrayon atau melalui forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP.
Dalam skema ini, setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilan guru maupun siswa untuk mengikuti pelatihan, kemudian hasilnya disebarluaskan kepada peserta didik lainnya di sekolah masing-masing.
Model tersebut dinilai lebih efisien sekaligus mampu memperluas jangkauan pendidikan pemilih tanpa harus membebani keterbatasan tenaga yang dimiliki penyelenggara pemilu.
Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi antara KPU Banyumas dan Dinas Pendidikan dalam mempersiapkan generasi Alfa sebagai pemilih masa depan.
Meski belum memungkinkan menjangkau seluruh siswa SMP di Banyumas secara langsung, kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun budaya demokrasi sejak bangku sekolah serta meningkatkan kualitas partisipasi pemilih pada Pemilu 2029.