PURWOKERTO – Kabupaten Banyumas membutuhkan iklim daerah yang kondusif, aman, nyaman, dan terbuka bagi seluruh elemen masyarakat. Kondisi tersebut dinilai penting untuk mendorong investasi, mengembangkan pariwisata, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjaga Banyumas sebagai daerah pendidikan yang ramah bagi pelajar dan mahasiswa.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Banyumas, Dimas Gustaman, menanggapi dinamika persoalan daerah dan rencana penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Menurut Dimas, Banyumas memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung stabilitas sosial, kepastian hukum, pelayanan publik yang baik, serta komunikasi terbuka antara pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan dunia usaha.
“Bagi dunia usaha, iklim yang kondusif bukan semata-mata soal keamanan. Lebih dari itu, harus ada kepastian hukum, kepastian kebijakan, kemudahan berusaha, pelayanan publik yang transparan, serta hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Semua itu menjadi pertimbangan penting bagi investor ketika menentukan lokasi untuk menanamkan modalnya,” ujarnya.
Dimas menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kabupaten Banyumas pada 2025 tumbuh sebesar 5,97 persen. Sementara itu, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2026 tumbuh 5,71 persen secara tahunan (year-on-year), berdasarkan rilis BPS Provinsi Jawa Tengah pada 5 Agustus 2026.
“Angka pertumbuhan ekonomi ini harus kita maknai sebagai peluang sekaligus pekerjaan rumah. Kita perlu memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, berkembangnya UMKM, dan terbukanya kesempatan usaha baru,” kata Dimas.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti upaya menjaga kepercayaan pelaku usaha. Investor membutuhkan lingkungan yang dapat diprediksi, sedangkan pengusaha lokal memerlukan kepastian agar dapat mengembangkan usaha dalam jangka panjang.
“Investasi tidak hanya datang karena potensi pasar atau sumber daya yang kita miliki. Investor juga mempertimbangkan kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, keamanan, dan bagaimana persoalan-persoalan di daerah diselesaikan secara terbuka dan terukur,” jelasnya.
Menurut Dimas, menjaga iklim investasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang konsisten dan pelayanan yang responsif. Sementara itu, masyarakat dan dunia usaha perlu membangun komunikasi yang konstruktif demi kepentingan Banyumas.
Ia menilai penyampaian aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Aspirasi dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki pelayanan publik. Di sisi lain, penyampaian aspirasi juga perlu dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum agar aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi tetap berjalan.
Dimas berharap pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan pelaku usaha dapat menjaga ruang dialog yang terbuka untuk membahas persoalan daerah dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, penyampaian aspirasi dan upaya mendorong investasi dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Banyumas.