SEMARANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FPP UMP) dalam penilaian kelayakan dan fasilitasi kesiapan 17 desa calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027 di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Sebanyak 17 alumni FPP UMP dilibatkan sebagai personel penilai dan fasilitator. Masing-masing bertugas di satu calon lokasi untuk menghimpun data lapangan, memeriksa bukti pendukung, serta memetakan kebutuhan dan kesiapan desa sebagai bahan perencanaan program.
Dekan FPP UMP, Dr. Anis Shofiyani, S.P., M.P., mengatakan keterlibatan kampus dalam program tersebut merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Kolaborasi ini menjadi kesempatan bagi FPP UMP untuk berkontribusi secara langsung melalui keilmuan dan sumber daya manusia yang kami miliki. Kami berharap keterlibatan alumni dapat membantu menghasilkan data yang akurat dan objektif, sehingga perencanaan program Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Anis, pelibatan alumni juga menjadi kesempatan untuk menerapkan kompetensi akademik di dunia kerja sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat.
Sebagai persiapan, tim FPP UMP mengikuti pelatihan tim penilai mitra pembangunan pada 26–30 Oktober 2026 di Semarang. Pelatihan tersebut membekali peserta sebelum pelaksanaan survei dan verifikasi calon lokasi yang direncanakan mulai November 2026.
Manager Program, M. Azharul Rijal, S.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa setiap personel akan menjalankan penilaian sesuai instrumen yang telah ditetapkan KKP.
“Setiap personel akan bertugas di satu calon lokasi untuk menghimpun informasi, memeriksa bukti pendukung, serta mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman, sehingga hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan perencanaan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mempelajari teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), pemeriksaan dokumen, serta pemeriksaan silang informasi. Peserta juga berlatih menggunakan aplikasi KoBoCollect untuk mencatat temuan, melampirkan bukti pendukung, dan mengirimkan hasil survei secara digital.
Penilaian mengacu pada instrumen resmi KKP yang mencakup enam kriteria utama (K1–K6) dan empat dimensi, yakni kebutuhan, potensi kelautan dan perikanan, kesiapan, serta keterhubungan. Setiap skor harus didukung data dan bukti yang dapat ditelusuri. Petugas juga wajib mengikuti indikator, bobot, skala, dan aturan keputusan yang telah ditetapkan.
Saat survei, personel akan meninjau aktivitas kelautan dan perikanan, kondisi sarana dan prasarana, aksesibilitas, serta situasi sosial ekonomi masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, FGD, dokumen, foto, dan titik koordinat. Informasi tersebut kemudian diperiksa silang untuk memastikan hasil penilaian menggambarkan kondisi desa secara menyeluruh.
Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui FGD juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Forum ini memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan, potensi, dan prioritas kebutuhan desa sehingga perencanaan program tidak hanya bertumpu pada angka hasil survei.
Sebelum disampaikan melalui mekanisme KKP, hasil penilaian akan melalui pengendalian mutu internal. Pemeriksaan mencakup kelengkapan instrumen, kesesuaian skor dengan bukti, konsistensi informasi, serta dokumentasi digital.
FPP UMP menegaskan bahwa keikutsertaan 17 desa dalam survei belum berarti seluruhnya otomatis ditetapkan sebagai penerima pembangunan atau bantuan KNMP. Penentuan prioritas dan tahapan selanjutnya tetap menjadi kewenangan KKP berdasarkan hasil penilaian dan mekanisme yang berlaku.
Melalui kolaborasi ini, FPP UMP berharap para alumni dapat menerapkan keahlian akademik secara langsung sekaligus berkontribusi dalam pendampingan masyarakat pesisir. Data yang akurat dan pemetaan kebutuhan yang realistis diharapkan menjadi dasar perencanaan pengembangan kawasan nelayan yang lebih tepat sasaran.