BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas bersiap memasuki babak baru dalam tata kelola bantuan sosial (bansos). Daerah ini ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan digitalisasi bansos berbasis data kependudukan dan teknologi biometrik.
Melalui sistem digital berbasis aplikasi Perlinsos (Perlindungan Sosial), penyaluran bansos ke depan tidak lagi bergantung pada mekanisme manual. Seluruh proses, mulai dari pendataan, verifikasi hingga distribusi bantuan, akan terintegrasi secara digital dan dapat dipantau secara real time.
Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi tersebut. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama jajaran komite percepatan transformasi digital pemerintah dan organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (17/4/2026).
“Pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya sangat mendukung program digitalisasi ini, mengingat digitalisasi bantuan sosial ini juga selaras dengan program trilas yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Lintarti, digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola bantuan agar lebih tepat sasaran. Dengan sistem berbasis data yang akurat, potensi kesalahan distribusi maupun penyimpangan dapat ditekan secara signifikan.
Sebagai bentuk komitmen awal, Pemkab Banyumas telah melakukan sejumlah langkah persiapan. Di antaranya adalah koordinasi lintas perangkat daerah serta pendataan calon agen Perlinsos. Agen ini berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa dan kelurahan, hingga pendamping sosial seperti SDM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Namun demikian, tantangan masih ditemui dalam tahap awal implementasi. Dari total 3.740 agen Perlinsos yang terdata, sebanyak 1.389 orang belum melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sementara 66 Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum ditemukan dalam sistem.
“Pada saat ini dinas sosial terus berupaya meningkatkan jumlah aktivasi IKD tersebut,” jelas Lintarti.
Tak hanya itu, Pemkab juga menginstruksikan para pendamping sosial untuk mendorong keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya penerima PKH dan bantuan sembako, agar segera mengaktifkan IKD sebagai syarat akses layanan digital tersebut.
Lintarti menekankan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak. Tidak hanya kesiapan sistem teknologi, tetapi juga dukungan pemerintah pusat, daerah, hingga seluruh perangkat pelaksana di lapangan.
“Melalui forum koordinasi dan sosialisasi ini, saya berharap dapat terbangun pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah-langkah konkret yang terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan uji coba ini di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi, menyoroti pentingnya dukungan kepala daerah dalam memastikan keberhasilan program ini, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
“Pasti banyak penerima bansos yang tidak memiliki HP atau memiliki HP yang kurang kompatibel. Oleh karenanya, komitmen kepala daerah dan jajaran sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Pemanfaatan IKD dalam sistem Perlinsos membawa sejumlah keunggulan. Selain memastikan validitas penerima melalui verifikasi biometrik seperti pengenalan wajah (face recognition), sistem ini juga memungkinkan transparansi penyaluran bantuan secara real time.
Di sisi lain, penggunaan IKD turut mempermudah masyarakat dalam proses administrasi. Data kependudukan yang telah tersimpan secara digital memungkinkan penerima manfaat mengakses layanan tanpa harus membawa dokumen fisik, sekaligus mempercepat proses verifikasi.
Dengan langkah ini, Banyumas tak hanya berupaya memperbaiki distribusi bansos, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik secara nasional—menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan.